28% PSK Masih Sekolah

Berita P2TP2A

Bandung, (PR),-
psk masih sekolah e1378361366129 28% PSK Masih Sekolah  P2tp2a JabarSebanyak 28  persen atau 1960 dari 7000 pekerja seks komersial (PSK) anak Bandung Raya masih duduk dibangku sekolah. PSK anak dikategorikan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Persoalan seks bebas saat ini diketahui telah “menyentuh” anak-anak berusia 13 tahun.

Hal ini diungkapkan wakil ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Dra Yeni Huriyani, M Hum seusai Seminar Nasional & Call For Paper Psikologi di Aula Universitas Islam Bandung (Unisba), Jln. Tamansari, Kota Bandung, Rabu ( 4 September 2013).

Dia juga mengatakan, persoalan seks bebas di kota Bandung telah mengalami pergeseran usia pelakunya. Jika pada tahun 1990-an seks bebas melanda kalangan mahasiswa, saat ini persoalan seks bebas sudah melanda anak-anak usia 13 tahun. Artinya, seks bebas talah dilakukan oleh mereka yang masih ada di usia sekolah menengah pertama (SMP).

“Permisivisme di kalangan anak-anak muda sudah luar biasa. Perilaku seks bebas sudah di angka 13 tahun untuk wilayah Bandung Raya berdasarkan data penanganan korban. Ini peristiwa luar biasa”. ujar Yeni

Menurut dia, gaya hidup menjadi salah satu alasan yang mendorong kondisi perilaku seks bebas hingga pelacuran di kalangan anak. Ada pula yang awalnya menjadi korban karena terpaksa akhirnya menjadi sukarela karena adanya imbalan yang diterima.

“Anak-anak ini pengen nongkrong di kafe, di tempat-tempat elite atau punya gadget canggih. Mereka di iming-imingi hand phone bagus.  Janjian di luar sekolah,” kata Yeni.

Meskipun sebagian besarnya adalah lelaki dewasa yang dapat membayar, Yeni mengemukakan, untuk “penyalur” PSK tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga teman sebayanya yang sebagian besar terhubung dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi.

“Koneksi mereka lewat handphone. Di mal-mal itu juga ada jaringan komunitasnya. Mereka (PSK anak-red.) tidak dapat diidentifikasi berdasarkan kelas sosial. Sekarang ada yang berubah di masyarakat kita, PSK tidak hanya mereka  dari kalangan tidak mampu,” ungkap Yeni.

Yeni mengatakan, hal ini menjadi perlu menjadi perhatian semua pihak. Sekolah pun tidak boleh menutup mata, begitu juga dengan orangtua dalam memberikan pendidikan seks.

Masalahnya, membicarakan persoalan seksualitas di masyarakat masih tabu sehingga orangtua pun cenderung tertutup membicarakan hal ini. akhirnya, para remaja mencari informasi dari teman maupun internet.

“Remaja kita berada di situasi kritis. Mereka di usia peralihan kalaulah berteman, salah informasi yang ada coba-coba. Sex education bukan memberitahu cara berhubungan seks tetapi risiko-risiko yang ditimbulkan sehingga anak-anak tahu risiko 5-6 tahun ke depan,” ujarnya.

Dekan Fakultas Psikologi Unisba Dr Umar Yusuf, MSi, mengatakan, anak-anak yang sedang berada di usia remaja memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap segala sesuatu. Faktor emosional lebih banyak memengaruhi dibandingkan  dengan rasional. ditambah lagi kemudahan memperoleh akses informasi yang jika tidak disaring dengan baik akan sepenuhnya diserap.

“Orangtua harus memegang kontrol dan komunikasi yang baik kepada anak. Faktor keluarga menjadi dominan untuk memengaruhi anak. Dengan faktor emosional dan rasio yang belum matang, remaja kurang mempertimbangkan setiap tindakan yang diambil,” kata Umar.

Akses pendidikan

Sementara itu, PLH Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenkokesra, Dr Femmy Eka Kartika Putri, MPsi, mengatakan , kualitas hidup lebih positif diupayakan pemerintah dalam dunia pendidikan terutama dalam memberikan akses pendidikan. Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembayaran.

“Dari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa. Untuk tahun 2013 ini telah disiapkan anggaran Rp 7.8 triliun untuk BSM,” kata Femmy saat membacakan sambutan Menkokesra Agung Laksono.

Dia menambahkan, hal tersebut dilakukan karena UUD 1945 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Upaya lainnya, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

“Sejak dua tahun terakhir telah dibuka beberapa perguruan tinggi negeri, di daerah perbatasan dan beberapa daerah yang dinilai strategis,” kata Femmy.

Sumber : Pikiran Rakyat, 5 September 2013

Artikel lainnya berdasarkan Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *