98training-tkw-Copy

Jawa Barat Rancang Sistem Pemberangkatan TKI Satu Atap

13 Agustus 2012 · Kategori Berita P2TP2A

TEMPO Interaktif, Bandung – Pemerintah Jawa Barat tengah menyiapkan sistem satu atap untuk pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia, khusus sektor informal. Bulan Januari-Februari (tahun depan) kita akan uji coba langkah ini, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jawa Barat

Mustopha Djamaluddin di Bandung, Jumat (26/11).

Sistem satu atap ini untuk meminimalisasi permasalahan yang menimpa TKI sektor informal yang dikirim ke luar negeri. Lewat sistem itu, paparnya, pembenahan akan dilakukan mulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja itu di luar negeri.

Untuk menyiapkan sistem itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

Dengan kerjasama itu, kata Mustopha, pihak Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tergabung dalam asosiasi itu, tidak perlu lagi merekrut sendiri calon pekerja.

PPTKIS tinggal menghubungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat untuk mencari calon pekerja sesuai job order pekerja yang diterimanya. Nanti PTKIS tinggal datang ke kita perlu yang bagaimana dan perlu ke mana ktia sudah siapkan, kata Mustopha.Tahap pertama, papar Mustopha, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pelatihan calon pekerja informal hingga mendapatkan akreditasi kompetensinya tahun depan. Anggaran yang disiapkan itu, lanjut dia, ditujukan untuk melatih sekitar 2.0000 calon pekerja.

Ketua Bidang Hukum, Perlindungan, dan Advokasi APJATI Erika mengatakan, sistem yang tengah disiapkan ini bakal membantu kerja PPTKIS sekaligus meminimalisasi persoalan yang menimpa tenaga kerja di luar negeri. Kami perlu tenaga yang sebetulnya siap pakai, jangan diserahkan pada PPTKIS (semua prosesnya) yang nanti bisa saja ada ekses negatif dengan mencari tenaga kerja tidak siap pakai, katanya.

Selama ini, papar Erika, PPTKIS mengerjakan proses rekrutitisasi, melatihnya, hingga memberangkatkannya ke luar negeri. Menurut Erika, sistem yang dibangun Jawa Barat ini yang diinginkan. PPTKIS tinggal menghubungi dinas untuk mencari calon pekerja itu. Lebih mudah, katanya.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Netty Heryawan mengatakan, untuk meminimalisasi masalah yang dihadapi TKI sektor informal di luar negeri dilakukan dengan pembenahan dari hulu ke hilir. Titik krusialnya ada pada rekrutmen dan pelatihan, katanya.