DIALOG INTERAKTIF “Pemberitaan Kekerasan Dan Hak-Hak Korban”

Kegiatan P2TP2A

BANDUNG, Rabu (13/3) – Makin banyaknya pemberitaan di media massa terkait dengan kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Jawa Barat (Jabar) menyelenggarakan dialog interaktif “Pemberitaan Kekerasan dan Hak-Hak Korban” di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (11/11). Hingga Oktober 2013, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar melayangkan 275 surat teguran bagi stasiun televisi dan radio baik lokal maupun nasional terkait tayangan kekerasan.

Ketua pusat P2TP2A, Netty Prasetyani mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak tayangan yang mengenyampingkan perspektif kaum perempuan, terutama penayangan berita kekerasan terhadap perempuan semisal korban trafficking.

“Masih banyak tayangan yang memojokan korban dan keluarganya karena korban trafficking. Seperti menampilkan wajah korban secara utuh atau alamat jelas korban. Hal itu sudah menjadi kejahatan yang terstruktur dan melibatkan jaringan. Bukan lagi kejahatan personal,” ungkapnya.

Menurut Netty Prasetyani, dengan jelasnya identitas korban dalam suatu pemberitaan di media, hal itu jelas menjadikan ancaman bagi ibu, ayah maupun keluarga besar korban karena pembongkaran kasus trafficking.

Ia pun berharap kualitas pemberitaan media bisa semakin baik dan juga merupakan konteks hasil kesepakatan bersama. “Adanya pemberitaan yang berkualitas dan edukatif merupakan pemberitaan yang sudah disepakati bersama. Tentu saja ini tidak bisa lepas dari upaya membangun ketahanan keluarga melalui sentra-sentra pembinaan masyarakat,” tambanya.

Berita Kekerasan Menjadi Tren

Menurut ketua KPID Jabar, Neneng Atiyatul Faizia, berita dengan unsur kekerasan sudah merambah ke dalam acara TV lainnya seperti infotainment, sinetron, dan acara anak-anak. Sehingga hal tersebut melekat sebagai identitas media dan menjadi tren.

“Saat ini kekerasan sudah menjadi tren di media. Sayangnya bukan tren positif, tapi tren negatif dimana kekerasan menjadi bahan yang menarik untuk di konsumsi masyarakat,” ucapnya.

“Tema mengenai kekerasan menempati urutan ke 8 aduan yang masuk ke KPID. Saat ini KPID sedang menggalakkan siaran layak anak, dan lebih baik apabila tehnik terbaik dalam menyampaikan informasi harus proporsional dan solutif. Wartawan harus betul-betul memperhatikan hak-hak korban, yang terpenting adalah bagaimana membuat tayangan-tayangan yang layak ditonton anak-anak,” tambah Neneng.

Diakuinya, kondisi tayangan kekerasan memang masih buruk. Nyaris semua televisi lokal dan nasional masih mempertontonkan atau menyiarkan tayangan kekerasan. Masalah ini harus segera diluruskan karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar.

Informasi yang benar bisa diperoleh ketika insan media mengedepankan jurnalisme solusi. Di mana seluruh komponen media memahami peran dan fungsinya untuk kepentingan publik. “Bukan melalui jurnalisme provokasi atau jurnalisme kekerasan,” katanya.

Dalam dialog tersebut, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSN) Jabar, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan media media cetak, radio juga elektronik. (Teks Oleh: HSY)

Artikel lainnya berdasarkan Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *