Gubernur Jabar Teleconference Dengan Presiden Bahas TKI

Berita P2TP2A
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan Pemerintah Provinsi sangat mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Apalagi dengan kebijakan itu diluncurkan guna memecahkan masalah terkait penempatan TKI ke Luar Negeri. Dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang biasanya ditanggung para TKI. Hal itu diterangkan Heryawan saat berdialog jarak jauh dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui fasilitas satelit, di Gedung Sate, Jl. Diponegoro 22 Bandung Jawa Barat, Rabu (15/12). Hadir dalam dialog tersebut, mendampingi Gubernur sejumlah kepala daerah dan para calon TKI yang akan berangkat.
Lebih lanjut Heryawan menjelaskan para TKI biasanya membutuhkan biaya guna melakukan sejumlah pengurusan dokumen dan administrasi. Sehingga dengan andanya KUR dapat meringankan beban yang ditanggung TKI. Sejumlah pembiayaan itu diantaranya untuk pengurusan proses administrasi, pelatihan, transportasi lokal, kesehatan, dan pembuatan paspor bagi Calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri. Dengan KUR diharapkan menekan beban TKI yang biasanya meminjam dana dari para rentenir ataupun dari pihak lain dengan bunga yang mencekik, tuturnya.
Meski program KUR sangat penting dan bermanfaat, namun saat ini lanjut Heryawan realisasi KUR di Jawa Barat pada Tahun 2010 baru mencapai 41 persen. Rendahnya penyerapan ini salah satunya karena kendala dalam penyediaan agunan yang tetap dipersyaratkan oleh perbankan dalam implementasinya. Sehingga perlu upaya terobosan guna mempermudah akses, khususnya bagi calon TKI mendapatkan fasilitas KUR. Sehingga para pahlawan devisa julukan bagi TKI itu dapat bekerja dengan tenang dan kembali ke tanah air dalam kondisi yang lebih baik. Jangan sampai para TKI kehidupannya semakain sulit, ujarnya.
Sementara itu, terkait perlindungan terhadap TKI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan sejumlah upaya koordinasi dengan instansi terkait, baik itu Kedutaan Besar dimana TKI ditempatkan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Tentunya koordinasi itu dibarengi dengan monitoring ke negara tujuan TKI. Selain itu diupayakan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan negara tujuan. Juga memberikan pemahaman pentingnya asuransi TKI serta pemahaman terhadap perjanjian kerja.

Artikel lainnya berdasarkan Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *