Komnas Perempuan serta KNPP dan PA Membahas Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita P2TP2A
8201006_p2tp2a_raperda-biroh_0

Meski telah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk P2TP2A sebagai tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pada prakteknya upaya perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kebijakan yang lebih kuat agar dapat melibatkan seluruh instansi terkait secara luas dalam melakukan berbagai program perlindungan. Salah satu bentuk kebijakan yang paling kuat adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda).

Pentingnya Perda ini sebenarnya juga telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain untuk memberikan perlindungan, Perda juga sangat penting untuk memberikan dasar hukum bagi lembaga dan instansi terkait dalam pemenuhan hak-hak bagi perempuan dan anak, terutama yang menjadi korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak secara intens bersama P2TP2A, Komnas Perempuan, Kemntrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP dan PA), Kanwil HAM serta instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan tahun 2010 ini draft raperda akan segera disahkan menjadi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak karena telah menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Provinsi DKI Jakarta.

Perwakilan Komnas Perempuan yang menjadi tim pembahas adalah Niniek Rahayu, dari KNPP dan PA bagian Deputi Perlindungan Perempuan adalah Margareth Robin Corwa, sedangkan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Margaretha Hanita. Penyusunan raperda ini akan terus dilakukan secara maraton untuk persiapan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta bulan Oktober 2010 nanti. Semoga pembahasan raperda ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta segera terwujud. ***

Artikel lainnya berdasarkan Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *